WAJO–SULSEL-Sejumlah rekanan di Kabupaten Wajo mempertanyakan tingginya biaya papan proyek pembangunan perpustakaan sekolah mencapai Rp 800.000 perpaket.
Padahal biaya papan proyek normal hanya mencapai Rp 150 perpaket dan jika dengan kontrak biasa mencapai Rp 350.000 perpaket,- Tingginya biaya papan proyek ini membuat rekanan merasa dirugikan dan merasa terbebani biaya tersebut. Kalau berbicara aturan standar sebenarnya papan proyek dengan kontrak tidak sebanyak itu.
Ada dugaan pungutan liar (pungli) tanpa didasari aturan atau regulasi yang ada, sehingga para rekanan merasa dirugikan yang berimbas pada kualitas pembangunan. Jika dikalkulasi proyek pembangunan perpustakaan ada 66 unit gedung yang tersebar di 14 kecamatan di sekolah yang bersumber dari DAK 2010 dengan pagu anggaran Rp 100 juta dengan melalui proses lelang.
Ironisnya lagi, selain papan proyek yang dinilai terlalui tinggi oleh rekanan, juga ada uang DP (uang muka) sebanyak 10 persen setiap paket tersebut. Bagi rekanan yang mendapat proyek perpustakaan kegiatan, ini harus menyetor DP baru dikerjakan. “Kasihan rekanan mengerjakan proyek perpustakan selain dikenakan biaya papan proyek juga dikenakan lagi DP 10 persen setiap rekanan yang mendapat proyek tersebut,”kata salah seorang rekanan yang namanya dirahasiakan.
Terpisah, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Diknas, Sudirman mengaku tidak tahu menahu kalau ada biaya papan proyek sebesar itu. Setahunya biaya papan proyek hanya Rp 150 ribu, kalaupun ada kontraknya tidak mencapai Rp 800 ribu. “Saya baru tau itu kalau ada biaya sebanyak itu, kalaupun ada itu diluar tanggungjawab saya,”kilah Sudirman yang dihubungi di ruang kerjanya, Selasa, 30 November kemarin.
Sudirman menjelaskan tugasnya selaku PPTK adalah mengendalikan pelaksanan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksana kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran. Mengenai DP 10 persen, kata Sudirman, lebih-lebih dirinya tidak tahu lagi, bila ada pembayaran DP tersebut. Justru dirinya merasa heran soal adanya DP yang dikeluarkan rekanan.
Malah dia balik bertanya kepada penulis saat konfirmasi masalah DP. Namun setelah dijelaskan, DP itu akan dibayar rekanan sebanyak 10 persen bila rekanan ingin mendapatkan proyek tersebut.”Saya tidak tau soal DP, baru saya tau kalau anda yang kasi tau saya,”katanya.
Sudirman menyarankan ke penulis bertemu dengan Andi Safri menyangkut soal papan proyek dan untuk menyangkut DP lebih baik ditanyakan ke panitia pelelangan.Sementara menurut, Andi Safri staf keuangan Diknas, biaya yang dikeluarkan rekanan sebanyak Rp 800 ribu bukan hanya peruntukan papan proyek, tapi juga kontrak kerja rekanan yang begitu tebal.
Sebelum dilanjutkan Andi Safri, Kabag Keuangan Diknas Wajo, Kurniana, langsung memotong perkataan Andi Safri, bahwa biaya sebanyak itu masih kecil dibanding dengan dinas PU atau isntansi terkait, bila dibuatkan papan proyek dan kontrak.”Bahkan ada dinas lain lebih tinggi dengan kami lakukan,”kata Kurniana dengan membela diri.
Kurniana menegaskan,tidak ada yang mau bekerja begitu saja, semua butuh biaya.”Kami bekerja siang malam untuk menyelesaikan kontrak dan papan itu dibilang mahal, itu sudah sebanding dengan apa yang dikerjakan teman-teman kami disini. Apalagi kami bukan panitia dan tanpa SK, tetapi hanya karena kami staf Diknas maka kami membantu atasan untuk menyelesaikan pekerjaan ini,”kilahnya.
Ditanya soal regulasi atau aturan, lanjut, Kurniana mengaku tidak ada aturan atau regulasi.”Mauka anda kerjakan pekerjaan ini kalau tidak ada uangnya,”kata Kurniana dengan nada panik tanpa bersahabat.Saat dikonfirmasi di panitia lelang di kantor sekretariat, kemarin, tidak ada satupun panitia lelang berada ditempat itu.
Penulis sudah berusaha untuk mengkonfirmasi kepada Masriadi, Bagian Pelelangan barang dan jasa terkait DP 10 persen setiap rekanan sebanyak 66 unit paket. Namun tidak satupun panitia lelang berkantor disana.”Tidak ada panitianya pak, coba cari di kantor daerah,”kata seorang pegawai yang berada di tempat itu (***)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar